memaparkan fokus negara-negara di dunia tentang Konflik Aleppo yang
terpenting adalah pada persoalan bagaimana menyelamatkan nyawa rakyat
sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata.
Oleh karena itu, semua negara harusnya mengambil peran dan tanggung
jawab kemanusian tersebut tak terkecuali Indonesia. Beberapa unjuk
rasa keprihatinan pun telah tersebar di beberapa negara, seperti di
Jerman, Perancis, Turki, juga Indonesia.
"Indonesia harus mengambil momentum untuk memperkuat peran dan
tanggung jawab kemanusiaan dunia dalam krisis Aleppo dengan
menunjukkan determinasi dalam langkah dan tindakan diplomasi,"
ujarnya.
Determinasi diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat strategis untuk
menunjukkan pada dunia umumnya dan rakyat Indonesia khususnya bahwa
Indonesia berkepentingan dan peduli pada nasib kemanusiaan dunia,
terutama terhadap penderitaan rakyat sipil di Aleppo.
"Inilah harga diri (dignity) atau kebanggaan kita sebagai bangsa yang
menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta untuk
memenuhi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan
perdamaian abadi," kata Jazuli.
Untuk itu, Pemerintah RI bisa melakukan diplomasi beragam cara
(multitrack) dalam ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo
Suriah. Pertama, secara bilateral pemerintah melalui Menteri Luar
Negeri bisa menyampaikan nota keprihatinan serius dan meminta
penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab, baik melalui duta
besar di Suriah maupun duta besar Suriah di Jakarta beserta
negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran.
"Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan
solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat
memilukan ini," ujar wakil rakyat dari Dapil Banten sejak tahun 2004
ini.
Kedua, secara multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan
Keamanan, Dewan HAM, UNHCR, perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi
proposal yang dapat memaksa penghentian dan penyelesaian krisis
kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait.
"Piagam PBB yang dipedomani bersama oleh seluruh anggotanya memberi
banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo,
mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK PBB, penetapan
kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman
pasukan perdamaian. Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia
harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk
mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera
teratasi," kata Jazuli.
Ketiga, secara regional/kawasan atau melalui organisasi dunia lainnya
seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika
(KAA), Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo
dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan
langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada
Suriah dan negara-negara terkait.
Menurut Jazuli, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah
di atas akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di
Aleppo dan memperkuat (positioning) tanggung jawab Indonesia pada masa
depan kemanusiaan dunia.
"Sebagai negara muslim terbesar, didukung oleh mandat konstitusional
yang kuat serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat,
Indonesia diyakini bisa memainkan peran strategis bukan hanya bagi
Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia. Mudah-mudahan Presiden
Jokowi menangkap dengan baik momentum peran dan tanggung jawab ini,"
pungkas Jazuli. (Rian
Tidak ada komentar: