Bandung, Sebelas12 -
Kesejahteraan bagi Masyarakat merupakan program mendasar dari Pemerintah Atau
sebuah negara, bukan hanya pembangunan fisik yang dapat terlihat secara kongkret,
upaya bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera harus menuai hasil yang
kongkret pula.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali
Kota Bandung Oded M Danial dalam arahannya membuka acara Pelatihan Poor
Planning Budgeting and Monitoring (P3BM) dan sosialisasi pengembangan sistem
informasi perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis teknologi di hotel
Marbella Suites Hotel Jalan Setra dago Pakar, Senin (6/11/17).
"Kehadiran pemerintah dinilai
dari bagaimana melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Kita sebagai PNS
mendapatkan tugas mulia untuk mengentaskan kemiskinan. Permasalahan pengentasan
kemiskinan harus ditangani serius dan Fokus ," Jelas Wakil Wali Kota
Bandung yang sekaligus Ketua tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK Oded
M Danial
Lebih lanjut Oded menyatakan,
kemiskinan identik dengan keterbatasan akses dalam memenuhi kebutuhan dasar,
seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Kondisi ini disebabkan daya beli
rendah, kebutuhan relatif banyak, ditambah terbatasnya sumber-sumber ekonomi.
"Saya tidak terlalu senang
apabila banyak gedung tinggi bertebaran, mall di mana-mana, tetapi masih banyak
masyarakat miskin diantara mereka. Saya minta tim secara serius bekerja sama,
berkoordinasi, bekerja solid, dengan tim yang SDM-nya berkualitas dan semangat
yang tulus," paparnya.
Pihaknya mengakui terdapat
kekurangan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Bandung tidak maksimal salah satunya karena data angka
kemiskinan bersifat dinamis dan selalu berubah serta tidak seragam antar
instrumen, untuk itu pihaknya akan terus berupaya meningkatkan keakuratan
validasi data kemiskinan di Kota Bandung dengan tujuan agar Penanggulangan
kemiskinan tepat sasaran.
"Data angka kemiskinan Kota
Bandung sangat dinamis, sementara data dari BPS sebagai lembaga yang mendapat
amanat dari undang-undang tidak bisa sepenuhnya dipakai sebagai acuan karena
di-updatenya 10 tahun sekali, sementara data kemiskinan Kota Bandung terus
berubah," papar mang Oded sapaan karib Wakil Wali Kota Bandung.
Oded melanjutkan, Pemkot Bandung
melakukan dua pendekatan utama menangani isu pengentasan kemiskinan. Pertama,
meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bantuan modal dan ketrampilan
berusaha. Kedua, mengurangi pengeluaran dengan diberikan kemudahan memperoleh
setiap jenis layanan dasar.
"Persoalannya ketika program
dan kegiatan yang digulirkan tidak sesuai dengan kebutuhan, terjadi
ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan prioritas
penduduk miskin," ungkapnya.
Untuk menghilangkan persoalan itu,
Oded akan menerapkan langkah-langkah dengan melakukan terobosan membentuk
bidang khusus. Bidang tersebut bertugas menjamin efisiensi dan efektivitas
program penanggulangan kemiskinan.
"Bidang yang digagas bersama stakeholder
tersebut berupaya menyatukan persepsi di setiap SKPD dan instansi dalam
menentukan program dan kegiatan penganggulangan kemiskinan yang harus
dikolaborasikan mulai tahun 2015. Permasalahan persepsi berbeda tersebut
disebabkan timpang tindih, tidak akuratnya data, dan kurang koordinasinya
instansi serta akses informasi," ucap Oded. (*Red)
