"Rekomendasi
dari kepolisian mengusulkan pergantian sebagian besar atau seluruhnya.
Sedang dikaji efisiensinya seperti apa," kata Ridwan di Pendopo Kota
Bandung, Selasa (7/2/2017).
Diakuinya memang sedang mempersiapkan sistem pengelolaan SDM yang baru.
Hal ini guna memastikan tidak ada lagi penyimpangan dalam
operasionalisasi tugas dan wewenang.
Hal
yang ia perintahkan kepada jajarannya adalah penyempurnaan Standard
Operational Procedure (SOP) agar tidak ada lagi celah-celah
penyimpangan. Ia bahkan tengah mempertimbangkan untuk menggunakan jasa
pihak ketiga agar mengelola sistem teknologinya tidak tersentuh
oleh oknum tertentu.
"Kalau
ternyata repot, apakah bisa oleh pihak ketiga maintenance-nya agar
sistem IT-ya tidak tersentuh atau bagaimana, masih kita pikirkan," terangnya.
Sementara
dilihat dari teknologinya, Ridwan memastikan tidak ada yang salah. Ia
menganalogikan dengan penggunaan media sosial. "Bukan medsos-nya yang
salah, tapi manusianya," tegasnya.
Oleh
karena itu, saat ini hingga beberapa hari ke depan, DPMPTSP belum bisa
menerima pelayanan publik. Namun Ridwan menjamin hal ini tidak akan
berlangsung telalu lama.
Wali kota pun meminta maaf kepada publik atas ketidaknyamanan ini. Ia mengaku akan menuntaskan segera penyempurnaan sistem ini.
"Kami
mohon maaf karena proses penyidikan oleh kepolisian ini mengakibatkan
kita harus mengatur ulang tata cara yang lebih aman, lebih kokoh dari
manipulasi-manipulasi, termasuk juga pergeseran SDM yang sedang kita
evaluasi," pungkasnya. (Rian)
